Popular Posts

Subsidi BBM Dikurangi Bertahap

Oleh M Ikhsan Shiddieqy - Republika Online

JAKARTA -- Pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Pengurangan subsidi ini hanya satu dari sekian banyak kebijakan pemerintah terkait BBM.

Rencana pemerintah itu diungkapkan Wakil Presiden Boediono saat berkunjung ke kantor Republika. "Sedang digarap Menko (Perekonomian) rencana tiga tahun ke depan, akan ada penurunan subsidi BBM dan listrik secara bertahap," ujar Wapres, Senin (25/7).

Wapres menjelaskan, pengurangan subsidi BBM secara bertahap bertujuan agar masyarakat tidak terkejut menerima dampaknya. Namun, mantan menko perekonomian di era Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama ini enggan berkomentar mengenai rencana jangka pendek pemerintah tahun ini. Dia tidak bisa memastikan apakah harga BBM akan dinaikkan atau tidak.

Menurut mantan gubernur Bank Indonesia ini, kebijakan harga BBM memang penting, namun banyak instrumen lain yang bisa digunakan untuk menjalankan subsidi BBM. Strategi pengurangan subsidi BBM, kata Wapres, tidak bisa diterapkan dalam jangka pendek.

Masyarakat perlu dijaga agar tidak terlalu terbebani dampak langsung kenaikan BBM seperti inflasi. "Kalau mendadak, saya khawatir dampaknya berat," tutur Boediono yang juga pernah menjabat sebagai menteri keuangan dan kepala Bappenas ini.

Kebijakan lain terkait energi yang sedang dijalani pemerintah adalah pembangunan pembangkit listrik. Wapres juga menekankan pentingnya konversi penggunaan BBM ke bahan bakar gas untuk bidang transportasi. Dia ingin program konversi yang telah berjalan tetap dilanjutkan.

Pengurangan subsidi memberi arti harga BBM bersubsidi akan naik bertahap pula. Sedangkan, pemakaian BBM bersubsidi tahun ini diperkirakan melampaui kuota 38,5 juta kiloliter. Realisasinya tak sesuai target yang dipatok dalam APBN 2011. Akibatnya, pemerintah terpaksa menambah kuota BBM bersubsidi menjadi 40,4 juta kiloliter.

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), misalkan, untuk daerah Jakarta, konsumsi Premium hingga akhir tahun nanti diperkirakan mencapai 1,9 juta kiloliter. Padahal, kuotanya hanya 1,76 juta kiloliter.

Pemerintah dan DPR pun sepakat untuk menambah subsidi energi dalam APBN Perubahan 2011 sebesar Rp 8,12 triliun. Subsidi ini naik dari semula tercatat Rp 187,166 triliun dalam APBN 2011 menjadi Rp 195,288 triliun dalam APBN Perubahan. Di dalam pos subsidi energi itu terdapat subsidi BBM.

Perincian subsidi energi dalam APBN Perubahan adalah subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati sebesar Rp 129,723 triliun. Sisanya untuk subsidi listrik Rp 65,665 triliun yang sudah menampung pembayaran kekurangan subsidi listrik 2009 sebesar Rp 4,58 triliun.

Wapres berkunjung ke Republika dengan didampingi, antara lain, penasihat Wapres Abdillah Toha, Deputi Setwapres Bidang Kesra Bambang Widiyanto, Deputi Setwapres Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar, dan Staf Khusus Wapres M Ikhsan. Rombongan Wapres diterima oleh Direktur Utama PT Republika Media Mandiri Erick Thohir, Wakil Dirut Daniel Wewengkang, Direktur Pemberitaan Ikhwanul Kiram Mashuri, dan Pemimpin Redaksi Nasihin Masha.

Mestinya naik sekarang
Namun, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mengatakan, kebijakan mengurangi subsidi BBM sudah tidak waktunya lagi dilakukan bertahap. Pemerintah perlu langsung mengurangi subsidi BBM mulai tahun ini. Menurutnya, pengurangan subsidi secara bertahap seharusnya dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

Anggito menegaskan, rencana pengurangan subsidi BBM itu terlambat karena bila dimulai tahun ini maka keputusan akhir pembatasan jatuh pada 2014. Pemerintah, ujarnya, tidak mungkin menaikkan harga BBM pada 2013-2014, saat menjelang pemilu. "Waktu terbaik untuk menaikkan harga ya tahun ini," kata Anggito.

Dengan alasan itu, Anggito ragu pemerintah berani menaikkan harga BBM secara bertahap mulai tahun depan. Pemerintah, ujarnya, memang tidak berani menaikkan harga BBM meski kebijakan itu dimungkinkan karena telah diakomodasi dalam APBN. Padahal, kalau pemerintah menaikkan harga BBM tahun ini, itu tak terlalu membahayakan kondisi anggaran. Kenaikan harga BBM, kata Anggito, memang memberikan dampak inflasi bagi masyarakat.

Namun, ia menegaskan, keputusan untuk mengurangi subsidi harus diambil agar disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi tidak terlalu besar. Pemerintah juga harus mementingkan ketersediaan BBM di berbagai wilayah.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, pemerintah coba menekan konsumsi BBM dengan menerbitkan instruksi presiden (inpres) tentang penghematan energi. Penghematan ini juga ditujukan guna menekan defisit anggaran hingga di bawah dua persen. Dalam APBN Perubahan defisit membengkak menjadi Rp 150,8 triliun atau 2,1 persen.

Hatta menegaskan, konsumsi BBM bersubsidi harus bisa dikontrol dengan baik. Dia tak menoleransi kenaikan konsumsi BBM bersubsidi seperti yang terjadi tahun ini. "Tidak boleh lagi melebihi angka kuotanya," ujarnya di Kompleks Istana Negara.

Inpres Penghematan BBM pernah dikeluarkan pada 2008. Inpres tersebut, kata Hatta, akan diaktifkan kembali melalui inpres yang akan dikeluarkan Presiden dalam waktu dekat. Hari ini dia berencana menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk membuat ukuran penghematan energi yang jelas.

Penghematan ini diharapkannya bisa diterapkan 1 Agustus mendatang. Menurut Hatta, implementasi penghematan energi akan memengaruhi indikator kinerja pejabat. teguh firmansyah ed: budi raharjo
(-)

Menkeu: Tidak Ada Tambahan Dana Konsumsi BBM

Batam (ANTARA) – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa tidak ada tambahan dana untuk subsidi BBM jika konsumsi BBM membengkak dari yang ditetapkan dalam APBN 2011.

“Angkanya 38,5 juta kilo liter, kalau angka itu terlampaui, tidak ada penambahan dana,” kata Menkeu di sela-sela kunjungan ke Pelabuhan Batu Ampar Batam, Senin.

Menkeu berharap kuota BBM bersubsidi sebesar 38,5 juta kiloliter tidak terlampaui sehingga alokasi dana di APBN 2011 mencukupi.

Sebelumnya pengamat ekonomi Tony Prasetiantono menilai persiapan realisasi pembatasan BBM bersubsidi belum maksimal apabila diberlakukan mulai April 2011.

Namun, jika ditunda dan baru diterapkan Juli 2011, APBN banyak terbebani lantaran subsidi minyak akan meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia yang saat ini sudah melampaui level USD115 per barel.

“Asumsi kita masih 80 dolar AS per barel, dan realisasi harga di atas 100 dolar AS per barel. Otomatis akan ada kenaikan subsidi 20 persen. Dibagi setahun kira-kira, tapi masih ter-cover, sekitar Rp3-6 triliun,” kata Tony.

Dia memperkirakan gejolak harga minyak akan mereda April-Mei lantaran sebagian negara memasuki musim panas. Dia memprediksi harga minyak dunia akan turun pada level 80-90 dolar AS per barel pada musim panas. Apalagi jika konflik politik di Timur Tengah mereda.

Tony menambahkan, tingginya harga minyak dunia akan mendorong kenaikan harga komoditas lain, terutama pangan. Bahkan bisa merambat ke komoditas lain jika harga minyak tidak terkendali.

Namun, Indonesia agak sedikit beruntung dalam komoditas pangan lantaran mulai memasuki musim panen.

“Dalam beberapa bulan ke depan masih akan ada tekanan walaupun tidak sebesar Januari,” katanya.


Subsidi BBM Naik Rp33,8 Triliun

SIDANG Paripurna DPR sepakat menaikkan pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 menjadi Rp1.320,751 triliun.

Angka tersebut naik Rp91,151 triliun ketimbang anggaran belanja pada APBN 2011 sebesar Rp1.229,6 triliun. Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Mekeng mengatakan itu dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin.

Mekeng memerinci kenaikan belanja antara lain disebabkan kenaikan subsidi energi sebesar Rp58,6 triliun, yaitu dari Rp136,6 triliun dalam APBN 2011 menjadi Rp195,2 triliun dalam APBN-P 2011 (lihat grafik).

"Subsidi energi terdiri dari subsidi BBM, elpiji, BBN (bahan bakar nabati) Rp129,72 triliun, dan subsidi listrik Rp65,56 triliun," ujarnya. Selengkapnya, baca harian Media Indonesia, edisi hari ini, halaman 16.

No comments:

Post a Comment