Popular Posts

Subsidi BBM hanyalah rekayasa saja

Saya Rieke Diah Pitaloka, sekedar mengingatkan 13 hari lagi adalah keputusan kenaikan harga BBM. Salah satu argumen SBY, kenaikan tersebut adalah untuk menyelamatkan APBN supaya tidak jebol.

Berikut saya sampaikan data yang tidak pernah SBY sampaikan kepada rakyat, hitungan yang sesungguhnya bahwa dengan tidak mengurangi subsidi dan tidak menaikan harga BBM sebetulnya APBN tidak jebol.

Berikut ini data yang saya kompilasi dari berbagai sumber, terutama dari para ekonom yang tidak bermahzab neolib!

Indonesia menghasilkan 930.000 Barel/hari, 1 Barel = 159 liter
Harga Minyak Mentah = 105 USD per Barel

Biaya Lifting + Refining + Transporting (LRT) 10 USD per Barel
= (10/159) x Rp.9000 = Rp. 566 per Liter

Biaya LRT untuk 63 Milyar Liter
= 63 Milyar x Rp.566,- = Rp. 35,658 trilyun
Lifting = 930.000 barel per hari,
atau = 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun

Hak Indonesia adalah 70%, maka = 237,615 Juta Barel per tahun

Konsumsi BBM di Indonesia = 63 Milyar Liter per tahun,
atau dibagi dengan 159 = 396,226 juta barel per tahun

Pertamina memperoleh dari Konsumen :
= Rp 63 Milyar Liter x Rp.4500,-
= Rp. 283,5 Trilyun

Pertamina membeli dari Pemerintah
= 237,615 Juta barel @USD 105 x Rp. 9000,-
= Rp. 224,546 Trilyun

Kekurangan yang harus di IMPOR
= Konsumsi BBM di Indonesia – Pembelian Pertamina ke pemerintah = 158,611 Juta barel
= 158,611 juta barel @USD 105 x Rp. 9000,-
= Rp. 149,887 Trilyun

KESIMPULAN: ‎

Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebanyak 63 Milyar liter dengan harga Rp.4500,- yang hasilnya Rp. 283,5 Trilyun.

Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp. 149,887 Trilyun

Pertamina membeli dari Pemerintah Rp. 224,546 Trilyun

Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Milyar Liter @Rp.566,-
= Rp. 35,658 Trilyun

Jumlah pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 trilyun

Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut “SUBSIDI”

Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia
= Rp. 410,091 trilyun – Rp. 283,5 Trilyun
= Rp. 126,591 trilyun

Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 trilyun. Catatan Penting: hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp. 224,546 Trilyun – Rp. 126,591 Trilyun
= Rp. 97,955 Trilyun

Artinya, APBN tidak Jebol justru saya jadi bertanya: dimana sisa uang keuntungan SBY jual BBM Sebesar Rp. 97,955 trilyun, itu baru hitungan 1 tahun. Dimana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya?

JANGAN MAU DIBOHONGI LAGI, mohon bantu berikan penyadaran kepada rakyat, tolak kenaikan BBM, Tolak BLT sebab itu adalah akal muslihat agar subsidi dicabut akibatnya SBY UNTUNG RAKYAT BUNTUNG!


Jakarta 16 Maret 2012
Salam Juang



Rieke Diah Pitaloka

Mobil Listrik Nasional

Sejak mobil ASIANUSA (Fin Komodo, Tawon, GEAdan Kancil) serta Kiat ESEMKA dberitakan di media massa, pembicaraan mengenai mobil nasional mengemuka kembali. Berita itu sedikitnya menjadi penawar harapan akan suatu karya bangsa yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan patut dibanggakan. Kehebohan sebagai reaksi atas kenyataan ketidak-berdayaan kita menghadapi penguasaan asing terhadap industri dan pasar otomotif di ladang kita sendiri saat ini. Anggap saja kita sepakat bahwa yang disebut MOBNAS adalah kendaraan yang majikannya adalah pengusaha lokal yang berkuasa atas kepemilikan merk lokal sehingga berkuasa menentukan nasib dan keberadaannya di pasar.

Kita semua berharap MOBNAS hadir bermartabat menjadi wahana pengembangan kemampuan dan kapasitas industri baru, sehingga efektif jadi alat mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa. MOBNAS harus bawa manfaat, tidak boleh sekedar lahir tetapi kemudian tidak berkembang sehingga menjadi beban bagi masyarakat. Ukurannya jelas, penjualannya berkembang karena kualitas barangnya tepat seperti yang diharapkan sehingga orang mau beli. Investasi yang akan dikeluarkan harus benar benar diamankan dengan argumentasi alasan dan perencanaan yang matang secara profesional. Sayangnya, cerita pendatang baru lokal terakhir ini tampaknya tidak terlihat adanya persiapan untuk bisa penetrasi pasar dan berada selamat di dalamnya. Atau mungkin peluncuran wacana ini terlalu gempita oleh berbagai opini yang tidak konfirm, padahal sebetulnya baru tahap prototype. Sehingga secara teknis dan business belum ada persiapan serius untuk siap produksi (kecuali Fin Komodo yang walaupun dengan kapasitas kecil tetapi sudah produksi dan sudah masuk ke Pasar yang dibidikny). Tanpa persiapan yang matang MOBNAS akan dibilang dolanan, obong obong, jatuh menjadi cemoohan orang. Momentum MOBNAS akan hilang.

Yang masih perlu terus diperdebatkan adalah wacana apa MOBNAS dan bagaimana sebaiknya MOBNAS ini dihadirkan. Apakah perlu MOBNAS masuk di mainstream pasar terbesar MPV dan SUV? Perlukah MOBNAS ditangani langsung oleh BUMN atau diserahkan saja kepada swasta? Bisa saja nanti akan ada banyak MOBNAS yang bisa mengisi pelangi berbagai kebutuhan yang ada. Tetap penting untuk dikawal agar investasi MOBNAS tepat guna agar bisa benar benar jadi kebutuhan sehingga mampu berkembang. Dalam hal ini publik berkepentingan agar investasi yang terjadi bukan akan menjadi suatu proyek lain yang teronggok. Hidup sukar mati tak mau, karena hanya sekadar memenuhi keharusan birokrasi tanpa passion dan kecintaan terhadap produk atau pekerjaan itu sendiri. Padahal kalau pemerintah mau ikut campur masuk industri ini, berarti uang itu uang rakyat, uang kita juga. Kata orang, memang paling enak usaha dengan memakai uang orang lain, bukan uang sendiri.

Salah satu yang terpenting dan kritikal dalam memasuki bisnis otomotif ini adalah definisi produk MOBNAS itu sendiri. Diberitakan baru baru ini wacana menteri pengawasan BUMN Dahlan Iskan untuk mengalokasikan anggaran Rp.5 Triliun untuk MOBNAS dengan kiat melompat ke depan, dengan wujud mobil listrik untuk menjawab sekaligus masalah alternatif energi selain BBM yang semakin langka, aspek lingkungan dan sebagainya.

Untuk jangka panjang memang diperkirakan mobil listrik akan menjadi kebutuhan yang lebih besar, tetapi kenapa tidak semua mobil sekarang dibuat mobil listrik saja? Betulkah dalam 5 tahun kedepan mobil listrik adalah benar benar mobil yang kita perlukan? Perlu dicermati apa sebenarnya kendalanya sehingga mobil listrik belum berjaya sampai sekarang. Debat klasik mengenai hal ini bergulir terus sampai sekarang.

Ada beberapa alasan yang biasa dipakai sebagai perbandingan mobil listrik terhadap mobil yang menggunakan BBM.

OPERASIONAL MOBIL LISTRIK.

Pertama, aspek operasional. Mobl listrik yang ideal, sebenarnya bila mobil itu sepenuhnya menggunakan energi listrik (Istilahnya mobil listrik plug-in). Mobil listrik plug-in ini punya dua kemungkinan sumber energi: pertama langsung dihubungkan dengan jaringan kabel, seperti trem jaman dulu. Pilihan ini membuat kendaraan listrik itu tidak bebas manuver. Cara lain, agar lebih bebas bergerak, mobil listrik membawa batere penyimpan energi sementara untuk menggerakan motor listrik yang memutar roda. Ternyata pilihan inipun masih memiliki banyak kendala. Terutama dari kelemahan teknologi baterenya yang masih belum bisa diatasi sampai saat ini. Harga awal mobil listrik masih tinggi. Biaya operasi tinggi karena harus sering ganti batere. Charging batere rata rata harus 8 jam, bisa dipercepat menjadi setengah jam dengan charger khusus, tetapi memperpendek umur batere. Akselerasi mobil listrik belum memuaskan dan jangkauan operasi masih terlalu pendek, rata rata 150 mil tanpa isi kembali. Kalau batere kehabisan listrik di jalan juga akan jadi masalah, diperlukan infrastruktur pelayanan agar bisa charging di jalan.

Karena kelemahan kelemahan di atas, maka diperkenalkanlah kombinasi sumber daya dengan tetap menggunakan bantuan mesin bensin atau diesel biasa yang digabungkan dengan sistem penggerak motor listrik, atau biasa disebut sistem Hybrid Elektrik. Ada yang dinamakan Hybrid elektrik seri, di mana mesin bensin atau mesin diesel tidak langsung menggerakkan roda. Contohnya Chevrolet Volt yang cukup populer di Amerika saat ini. Seperti di lokomotif kereta api diesel, mesin BBM memutar generator yang mengisi batere, dan listrik dari batere memutar motor listrik penggerak roda. Dengan demikian BBM masih diperlukan, tetapi mesin bensin atau mesin diesel bisa diatur bekerja di daerah putaran dengan efisiensi hemat bahan bakar tertinggi. Jadi bahan bakar lebih hemat dari mobil biasa. Tapi sistem ini perlu batere banyak dengan berat sekitar 180 kg dan makan ruangan. Sehingga masih mahal untuk saat ini. Selain itu ada hybrid elektrik paralel, dimana mesin BBM dan motor listrik bekerja bergantian. Contohnya Toyota Prius yang juga dipasarkan di Indonesia. Dengan sistem kontrol elektronik, mesin BBM bekerja bila dipelukan beban yang tinggi dan motor listrik bekerja ketika lonjakan beban relatif tidak besar. Ada yang mencoba Hybrid dengan menggunakan fuel cell turunan teknologi ruang angkasa sebagai generator hydrogen untuk menghasilkan listrik. Bila dibandingkan mobil dengan mesin BBM, tentu saja sistem hybrid seperti ini lebih rumit sehingga masih mahal. Cara Hybrid ini berkembang pesat sebagai pilihan lain karena kinerja batere belum memuaskan dan perkembangan perbaikan batere terasa sangat lambat.

PERBAIKAN BATERE

Kelemahan batere mobil lisrik dan sistem kontrolnya masih jadi biang keladi kalahnya mobil listrik dibanding mobil BBM. Sekarang orang lain sedang berpacu untuk meningkatkan jangkauan operasi mobil listrik 100% dari rata rata 150 mile ke 300 mile. Ultra kapasitor berkapasitas besar dikembangkan terus dalam sistem kontolnya agar tersedia daya besar sesaat untuk tarikan mobil listrik agar bisa melesat, berakselerasi baik dalam memenuhi kondisi operasi yang berubah tiba tiba. Waktu pengisian yang rata rata 8 jam dengan listrik rumah saat ini terlalu lama. Penelitian penelitian dilakukan dengan target mencapai kecepatan 40 sampai 100 kali lebih cepat dari sekarang. Salah satu cara dengan merendam bahan batere dalam suatu jenis larutan tertentu agar bisa mempercepat pengisian. Waktu hidup batere idealnya adalah lebih dari 8 tahun, agar batere tidak harus sering diganti sehingga merusak pemasaran mobil listrik seperti saat ini. Berbagai jenis batere digunakan, tetapi yang paling populer sementara ini adalah Lithium Ion seperti batere komputer laptop. National University of Singapore tahun lalu menemukan bahan yang biaya per kWh secara skala produksi bisa diharapkan seperempat dari biaya pembuatan batere Li-Ion saat ini dengan kinerja yang sama. Bahan ini masih dalam penelitian laboratotium, masih jauh ke komersialisasi. Kalau bahan ini nanti sudah bisa diproduksi secara massal, biaya mobil listrik akan lebih murah sehingga prospek mobil listrik akan lebih cemerlang.

ASPEK LINGKUNGAN.

Karena mobil listrik tidak menggunakan BBM maka dianggap lebih bersih lingkungan. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena sebagian polusi yang terjadi dari emisi yang terjadi di kendaraan berpindah ke polusi yang terjadi di pembangkit tenaga listrik yang banyak menggunakan minyak diesel atau batubara sebagai pembangkit listrik. Belum lagi perlu disiapkan fasilitas penanganan limbah padat batere bekas yang berpotensi mencemari tanah bila dibuang begitu saja. Penangann ini perlu biaya besar sehingga harus diperhitungkan dalam assessment investasi total sistem pengadaan energi untuk mobil listrik.

Bila penggunaan mobil BBM beralih ke mobil listrik, pembangkit listrik harus disiapkan dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan listrik. Perlu konsep menyeluruh agar secara total aplikasi mobil listrik ini lebih murah, efisien dan sederhana dibandingkan dengan pemakaian BBM saat ini. Investasi ini harus juga memperhitungkan fasilitas untuk melayani pengisian batere di jalan. Pada awal tahun 90an, untuk mengantisipasi perkembangan mobil listrik di Amerika yang sedang hangat saat itu, Singapura mempersiapkan infrastruktur pelayanan terhadap mobil listrik ini. Sehingga bila mobil listrik hadir, Singapura akan siap melayaninya. Pendekatan cermat yang jauh berbeda dengan cara persiapan kita pindah dari BBM ke gas.

WAKTU YANG TEPAT.

Perbedaan mobil biasa dengan mobil listrik sebenarnya hanya di pembangkit daya dan penerus dayanya saja (mesin dan power trainnya). Sehingga untuk MOBNAS mulai sebetulnya bisa saja dipersiapkan menggunakan BBM dulu dan sementara dipersiapkan ke listrik bila teknologi sistem listrik sudah lebih matang nanti . Sebaiknya secara paralel LEN atau LIPI melanjutkan studi kelistrikan untuk aplikasi mobil listrik agar betul betul terbukti secara komersial sistem penunjang kelistrikan mobil listrik ini bisa handal dan praktis digunakan. Bila tidak handal dan tidak murah MOBNAS listrik hanya lahir untuk menderita karena tidak akan laku dijual di pasar yang sensitif terhadap harga.

Dibalik Kegagalan Esemka Uji Emisi

Upaya ATPM Mengganjal Mobnas?

NERACA

Jakarta – Sejumlah kalangan menduga kegagalan Esemka Rajawali alias mobil Esemka melakoni uji emisi sebagai bagian dari upaya Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) menjegal program mobil nasional (mobnas) yang tengah dirancang pemerintah. Kendati belum ada data resmi, gagalnya uji emisi Esemka di Balai Thermodinamika Motor dan Propulsi (BTMP), Tangerang Selatan, telah menimbulkan beragam spekulasi terkait persaingan bisnis tak sehat antara ATPM dan produsen cikal-bakal mobnas.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara membenarkan adanya indikasi permainan dari ATPM untuk menggagalkan kehadiran mobil nasional seperti mobil Esemka di pasar mobil dalam negeri.

“Ini bukanlah kejadian yang pertama kalinya yang dilakukan ATPM untuk menggagalkan proyek kendaraan nasional kita. Ini sudah mendarah daging sejak dahulu dan peran pihak asing yang juga ada di ATPM juga tidak dilepaskan untuk upaya penggagalan ini,” teran Marwan kepada Neraca, Minggu (4/3).

Karena itu, lanjut Marwan, salah satu solusinya adalah Presiden Susilo Bambang Yuhoyono harus berdiri di depan untuk mengatakan bahwa proyek mobil nasional harus sukses. “SBY harus berani mengatakan ini adalah proyek nasional yang perlu disukseskan,” tegasnya.

Marwan menegaskan, urusan gagalnya mobil Esemka lakoni uji emisi itu adalah masalah kecil. “Kalau cuman urusan karbon yang dikeluarkan terlalu banyak, hal itu bisa diatasi. Kita harus tetap dukung upaya pengembangannya agar menjadi lebih baik lagi. Ini adalah bukan akhir dalam perjalanan mobil Esemka,” lugasnya.

Persaingan Tak Sehat

Senada dengan Marwan, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima membenarkan adanya dugaan dan potensi persaingan tidak sehat antara ATPM dan produsen mobnas yang pada gilirannya mengganjal langkah ketiga cikal-bakal mobnas, yakni mobnas Esemka Rajawali, mobnas Kancil dan mobnas Gulirkan Energi Alternatif (GEA) untuk masuk dalam perindustrian dan perdagangan mobil di Indonesia.

“Tidak menutup kemungkinan mendapat banyak kendala. Di sini ada juga kemungkinan persaingan yang tidak sehat. Dari Jokowi (walikota Solo pemrakarsa Esemka Rajawali) sendiri saja Esemka sudah memenuhi syarat. Makanya kami meminta data dari stakeholders esemka secepatnya. Memang uji emisi juga butuh 1-2 kali,” tegas Aria, kemarin.

Namun sejauh ini, menurut Aria, Komisi VI DPR sedang mengupayakan untuk menindaklanjuti kegagalan uji emisi mobnas. Hari ini Komisi VI akan mengundang stakeholders Esemka untuk membahas faktor-faktor yang membuat esemka gagal dalam uji emisi beberapa hari lalu. Selanjutnya, dalam waktu dekat Komisi VI akan langsung terjun ke pabrik Esemka untuk memantau produksi mobnas.

“Besok (hari ini), kami undang dulu stakeholders-nya dulu, kami kumpulkan data, mana-mana yang membuat Esemka gagal. Hal-hal apa yang tidak dibuat lulus. Semua kita perbaiki. Tanggal 14-15 Maret ini juga kita terjun ke titik-titik pabriknya untuk langsung memantau perkembangan mobnas,” jelasnya.

Pandangan sedikit berbeda dikemukakan Muhammad Qudrat Nugraha, dosen pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dia tidak meyakini adanya penjegalan ATPM terhadap kehadiran mobil Esemka, dan berakibat Esemka gagal uji kelayakan. “Kalau untuk Esemka, saya tidak yakin kalau ATPM melakukan penjegalan, karena speknya terlalu kecil, itu justru akan mengakibatkan nama ATPM-nya sendiri yang rusak,” tandasnya.

Menurut Qudrat, jika program mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car-LCGC) Kementerian Perindustrian dengan harga di bawah US$ 10 ribu atau Rp 100 juta terealisasi, maka dipastikan ATPM akan ketar-ketir untuk bersaing dengan mobil nasional. Maklum, pastinya ATPM tidak ingin pasarnya dirusak oleh program mobil nasional. ”Ini yang justru dihawatirkan ATPM,” tegasnya.

Terkait hal ini, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Budi Darmadi mengatakan, tidak lulusnya mobil Esemka dalam uji emisi,memang lebih disebabkan Esemka masih jauh dari ambang batas yang sudah ditetapkan. Menurut dia, banyak mobil dari luar negeri yang datang ke Indonesia ditarik kembali karena tidak lulus uji di Indonesia. “Sampai saat ini, saya tidak mememukan adanya intervensi dari ATPM manapun. Apabila memang Esemka sudah memenuhi syarat, pasti akan lulus uji tersebut karena kami semua mendukung mobil Esemka,” ujarnya.iwan/bari/maya/ahmad/munib

(iwan/bari/maya/ahmad/munib)

Negara Membunuh Esemka

KEGAGALAN mobil Esemka dalam uji emisi membuat banyak pihak mengernyitkan dahi. Seolah-olah tak percaya, sebagian besar publik mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mendukung industri nasional. Peran negara dalam perekonomian memang menjadi pembahasan dunia. Di satu sisi, kini Indonesia terikat berbagai perjanjian internasional, seperti free trade agreement (FTA), yang dianggap menguntungkan industri dalam negeri karena ada pengurangan tarif bagi produk kita untuk masuk ke negara lain tapi di sisi lain dikhawatirkan menghancurkan industri dalam negeri karena kalah bersaing.

Lihatlah contoh kasus FTA China-ASEAN yang melibatkan Indonesia tahun 2010. Setelah pemberlakuan ksepakatan itu, produk China membanjiri Indonesia. Sampai-sampai jeruk lokal dan batik Indonesia pun dikalahkan. Tak mengherankan kalau muncul guyon God made everything, but everything made in China.

Negara menjadi aktor yang disalahkan dalam kasus tidak lolosnya uji emisi Esemka. Tapi, sebagaimana sering disampaikan Jokowi bahwa hak itu (lolos uji emisi) tidak bisa diminta dengan cara mengemis. Maka kerja keraslah yang harus dikedepankan untuk mengusungnya.

Kita juga perlu membayangkan, seandainya negara meloloskan uji emisi Esemka kendati belum memenuhi standar, pasti muncul polemik hebat. Pemerintah akan diprotes oleh industri otomotif asing yang ada di Indonesia. Efeknya kemungkinan pabrikan tersebut meninggalkan Indonesia dan merelokasi basis industrinya ke Thailand atau Vietnam. Kita bisa membayangkan ribuan pengangguran baru akibat hal ini.

Selain itu, pemerintah dianggap tidak konsisten menjalankan regulasi, dalam hal ini peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Perhubungan. Pemerintah dianggap memproteksi industri dalam negeri yang berdampak kecaman dunia.

Persoalannya, seandainya Esemka benar-benar ’’terbunuh’’ maka peristiwa ini akan menjadi tragedi bagi industri dalam negeri. Pasalnya, mobil rakitan siswa SMK yang difasilitasi Kiat Motor Klaten itu telah menghadirkan harapan munculnya industri mobil nasional (mobnas), yang embrionya dari Jateng.

Membantu Swasta

Negara seharusnya tidak membiarkan Esemka terbunuh, apalagi hanya dengan dalih fair trade dengan negara lain, atau dalih negara membiarkan sektor swasta berkompetisi di pasar. Pemerintah seharusnya membantu melalui dua cara yaitu meningkatkan daya saing Esemka dan memasarkan produk itu. Daya saing dapat dibangun melalui supervisi pemerintah, misalnya mendatangkan tenaga ahli. Langkah ini tidak melanggar fair trade yang didengung-dengungkan WTO.

Mari kita lihat bagaimana Amerika Serikat menyokong industrinya. Walaupun Boeing bukanlah perusahaan negara, pada Februari 2012 ia bisa merealisasikan perjanjian jual beli 230 pesawat dengan Lion Air Indonesia. Kontrak kedua perusahaan itu senilai 22,4 miliar dolar AS itu, merupakan kontrak terbesar dalam sejarah Boeing, baik dari sisi transaksi maupun jumlah. Pesanan banyak pesawat oleh Lion Air ini dinilai sangat membantu mengatasi masalah pengangguran di Amerika Serikat.

Order itu mampu membantu menciptakan sekitar 100.000 lapangan kerja di AS dalam jangka panjang (www.thejakartapost.com/ news/2012/02/14/lion-air-contract-more-boeing-aircraft.html). Kontrak ini didahului nota kesepahaman November lalu, bahkan disaksikan Barrack Obama. Pabrik pesawat asal Eropa, Airbus, iri. Direktur Operasional Airbus John Leahy mengatakan kesepakatan tak terjadi tanpa keterlibatan Obama. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana pemerintah AS membantu perusahaan swasta berkembang di tengah persaingan global.

Kita lihat lagi ketegasan Amerika melindungi industrinya. Januari 2012, mereka mengeluarkan notifikasi yang isinya mengembargo CPO dari Indonesia. Kebijakan itu untuk mendukung program green product yang sedang digiatkan, lewat penerapan standar minimal kandungan CO2 di level 20%. Berdasarkan penelitian Notice of Data Availability Environmental Protection Agency, kandungan CPO Indonesia dan Malaysia hanya 17%. Karena itu, pada 28 Januari lalu, AS memberi waktu kepada kita hingga 27 Febuari untuk memberi sanggahan.

Isu soal CPO ini dianggap oleh sebagian kalangan berembus lantaran ada kompetisi sumber bahan bakar biodiesel kendaraan bermotor di AS. Selama ini, selain menggunakan CPO, AS menggunakan biji bunga matahari dan minyak kedelai. Kedua produk ini banyak dihasilkan oleh negara-negara Barat. Pemerintah Indonesia menganggap embargo ini sebagai bentuk proteksi produk tersebut. Dari contoh itu, apakah pemerintah kita tega membiarkan Esemka ’’terbunuh?’’ (10)

— Oleh: Agus Haryanto SIP MSi, dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP Unsoed Purwokerto
(/)

Manuver 3 Menteri Bisa Kubur Program Esemka

Dorong Toyota Cs Bikin Mobil Murah Di Bawah Rp 100 Juta
Sabtu, 03 Maret 2012 , 08:12:00 WIB

RMOL.Nasib mobil produksi dalam negeri atau mobil nasional (mobnas) Esemka bisa tinggal nama. Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat dan Menko Perekonomian Hatta Radjasa sepakat membuat program mobil murah di bawah Rp 100 juta. Sponsornya: Toyota, Daihatshu dan Honda.

Hidayat memastikan, akhir 2012, masyarakat bisa me­nik­ma­ti program mobil murah de­ngan harga di bawah 10 ribu do­lar AS atau Rp 100 juta.

“Di pa­sar nanti range-nya 500 ribu (unit). Kalau harganya di ba­wah 10.000 dolar AS atau di ba­wah Rp 100 juta,” cetusnya.

Dia mengklaim, sudah empat produsen mobil di Indonesia yang bersedia memproduksi mo­bil mu­­rah. Antara lain, Toyota, Daihatsu, dan Honda. Keti­ga­nya merupa­kan produsen mobil asal Jepang.

“Mereka (4 pro­dusen) sanggup menyediakan dana 1,8 miliar do­lar AS atau Rp 16,2 triliun. Akhir tahun ini akan ma­suk ke Indo­nesia dan dia akan me­nyerap ba­nyak tenaga kerja baik di industri komponen maupun perakitan­nya,” jelas Hidayat.

Senada dengan Hidayat, Men­ko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan mem­berikan insentif cukai ke­pada produsen mobil ramah ling­kungan.

“Pe­merintah memutuskan pem­berian insentif berupa keri­nganan cukai bagi produsen oto­motif yang dapat membuat ken­daraan atau produk-produk low cost green car yang ramah ling­­ku­ngan, irit bahan bakar dan mu­rah,” kata Hatta. Tuju­an­nya, un­tuk mendorong peng­gunaan ken­daraan industri da­lam negeri.

“Kita tadi sudah sepakat de­ngan Menteri Keuangan, untuk menyikapinya dengan cukai, se­hingga dapat mendorong peng­­gu­­naan kendaraan low cost green car di industri-industri da­lam ne­geri,” tambahnya.

Seperti diketahui, program mo­bil murah dan ramah ling­ku­ngan (low cost and green car) me­­rupa­kan program Kemente­rian Perin­dustrian. Kabarnya mo­bil ini akan meluncur tahun depan be­kerja sama dengan Dai­hatsu se­bagai prinsipal. Kompo­nen dan desain mobil yang ka­barnya ber­kapasitas 1.200 cc ini dibuat oleh orang Indonesia.

Menteri Keuangan Agus Mar­ta­wardojo mengatakan, pem­be­rian insentif ini sesuai rencana Ke­menterian Perindustrian men­dorong industri dalam negeri yang meminta keringanan fiskal.

“Kita akan berikan, tidak tan­pa kecuali kepada investor yang mau membuat kendaraan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Menkeu me­ngatakan, pembe­rian fiskal ini diberikan agar para investor dapat segera menghi­tung berapa besar investasinya da­lam membuat ken­­daraan low cost green car ter­se­but.

“Fiskal ini bagi siapa saja, mau investor lokal maupun asing, yang bisa membuat mobil low cost green car, bisa segera meng­hitung berapa besar investasi yang dibutuhkan,” tandas Agus.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengkhawatirkan kebijakan mendorong produksi mobil mu­rah akan menghabisi program Esem­ka. Menurut dia, sungguh sa­ngat tidak masuk akal, jika mo­bil murah yang masih butuh bim­bingan justru diharus­kan bersaing dengan mobil murah keluaran Toyota dan Honda.

“Saya sangat meragukan ko­mit­men pemerintah untuk men­dorong program Esemka. Untuk uji emisi saja, Esemka tidak dilo­loskan. Padahal, ketika diuji in­dikasinya bagus. Alih-alih mau bantu Esemka, pemerintah ma­lah akan memberikan insentif fiskal ke produsen mobil kelas kakap,” kritik Aria

Menanggapi soal Esemka, Menteri Perhubungan EE Mang­indaan menyatakan, pemerintah tetap mendukung pengem­ba­ngan mobil Esemka, sehingga pihak­nya mendorong uji emisi berikut­nya.

Mangindaan mem­bantah ke­gagalan Esemka dalam proses uji emisi disebabkan tekanan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang merupakan perwakilan produsen mobil buatan asing.

“Menurut Kemen­terian Ling­kungan Hidup, ada peraturanya saya lupa angkanya berapa. Ka­lau masih di atas, ma­sih bisa di­perbaiki kok, diper­halus. Gagal uji emisi bukan harga mati. Ka­mi pasti mendukung,” ujarnya di Istana Presiden, kemarin.

Hidayat menilai, tidak lulus­nya uji emisi mobil Esemka bu­kan karena kegagalan dalam pem­bua­tannya. Tapi, hal itu ka­rena masih belum sempurna, sehing­ga diha­rap­kan mobil Esemka itu dapat menyem­purnakan kemba­li untuk bisa lulus uji emisi.

Secara terpisah, Walikota So­lo Joko Widodo, akrab disapa Jo­ko­wi mengatakan, target pro­duksi mo­bil Esemka diper­ki­rakan hingga 300 unit se­bulan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kir­manto memesan mo­bil itu ke­pada Jokowi via SMS.

“Kami membuat target pro­duksi untuk mobil Esemka se­banyak 200 hingga 300 unit per bulan, karena niatnya memang tidak diproduksi dengan manu­faktur yang besar,” kata Jokowi.

Dia menegaskan, mobil Esem­ka karya siswa SMK Negeri 2 So­lo tersebut bukan proyek am­bi­sius yang berorientasi bisnis.

“Mobil Esemka ini adalah mo­bil rakyat yang dibuat berdasar­kan industri rakyat bukan kor­porat besar yang memproduksi dalam jumlah besar,” ujarnya merendah.

Na­mun demikian, program ini tetap butuh suntikan dana dari pe­merintah pusat karena pe­me­rin­tah kota (Pemkot) Solo tidak me­miliki dana cukup. [Harian Rakyat Merdeka]

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Di Samsat

Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Di Indonesia, STNK diterbitkan oleh SAMSAT, yakni tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor.

STNK berisi identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb). Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak pada plat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan.

Masa berlaku STNK adalah 5 tahun, dan setiap perpanjangan STNK, kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri.

Apabila sebuah kendaraan bermotor berganti nama pemilik pada STNK, maka dikenakan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
[sunting] STNK Keliling Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya juga mengadakan pelayanan STNK Keliling yaitu pelayanan perpanjangan STNK di lokasi-lokasi yang berubah-ubah karena menggunakan mobil STNK Keliling. Jika ingin mengetahui keberadaan SIM keliling dapat menghubungi nomor:
(021) 527 - 6001
(021) 70 88 33 22
0817 - 823 067

Untuk melihat nilai jual kendaraan, dapat dilihat pada situs ini: http://www.dipendajatim.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=81

  • Pendaftaran Kendaraan Baru.
  • Pendaftaran kendaraan bermotor eks Dump TNI/Polri.
  • Pendaftaran kendaraan bermotor eks Lelang Negara.
  • Pendaftaran Kendaraan Bermotor CD/CC berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1957.
  • Pendaftaran Kendaraan Bermotor Impor dalam Keadaan utuh (CBU).
  • Pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan Internasional lainnya berdasarkan PP No.19 Tahun 1955.
  • Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan.
  • Pengesahan STNK setiap Tahun.
  • Perpanjangan STNK setelah 5 Tahun.
  • Pendaftaran Kendaraan Mutasi .
  • Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah keluar Daerah.
  • Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah dari luar daerah.
  • Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja Samsat yang sama .
  • Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk
  • Pendaftaran kendaraan bermotor ganti mesin.
  • Pendaftaran kendaraan bermotor ganti warna.
  • Pendaftran kendaraan bermotor STNK rusak/hilang.
  • Pendaftaran ganti Nomor Kendaraan.
  • Pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan persyaratan khusus.
  • Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar  hibah / warisan.
  • Pendaftaran kendaraan bermotor eks CD/CC berdasarkan PP No. 8 tahun 1957 dan Eks Badan Internasional berdasarkan PP No. 9 Tahun 1955.
  • Pendaftaran Kendaraan Bermotor eks Taksi.
  • Pendaftaran Surat Tanda Coba Kendaraan.
  • Pendaftaran STNK Khusus/Rahasia.


Pendaftaran Kendaraan Baru.
  1. Mengisi formulir SPPKB
  2. Identitas Pemilik yang sah
  3. Faktur
  4. Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala, Sertifikat NIK (VIN) dan tanda penaftaran tipe.
  5.  Kendaraan bermotor yang mengalami  perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin
  6. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan.
  7. Bukti pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.



Pendaftaran kendaraan bermotor eks Dump TNI/Polri.
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas  Pemilik yang sah .
  3. Surat Keputusan Penghapusan :
    1. Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Tentara Nasional Indonesia
    2. Surat Keputusan Penjualan dari Kepala Staf Angkatan / Kepala Kepolisian Republik Indonesia
    3. Daftar kolektif kendaraan yang dilegalisir oleh kesatuan yang melaksanakan Dump/Penghapusan
    4. Berita Acara Penjualan
    5. Kwitansi pembayaran yang bermeterai cukup
    6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.



Pendaftaran kendaraan bermotor eks Lelang Negara.
  1. Mengisi formulir SPPKB
  2. Identitas pemilik yang sah
  3. Bagi kendaraan bermotor dengan fasilitas penangguhan Bea Masuk terlebih dahulu harus harus melunasi Bea Masuk , kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan
  4. Surat Keputusan Lelang dari Instansi yang berwenang
  5. Risalah / berita acara penyerahan barang
  6. Kwitansi pembelian
  7. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan dari Polisi atau Instansi berwenang tentang asal usul kendaraan bermotor



Pendaftaran Kendaraan Bermotor CD/CC berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1957.
  1. Mengisi Formulir SPPKB
  2. Surat Pengantar dari Kedutaan yang bersangkutan
  3. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas penangguhan bea masuk
  4. Pemberitahuan Import Barang (PIB)
  5. Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
  6.  Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Impor dalam Keadaan utuh (CBU).
  1.  Mengisi Formulir SPPKB
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. Pemberitahuan Import Barang
  4. Formulir A dari Bea Cukai
  5. Faktur
  6. Sertifikat Registrasi Uji Tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala.
  7.  Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor



 Pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan Internasional lainnya berdasarkan PP No.19 Tahun 1955.
  1. Mengisi Formulir SPPKB
  2. Surat Keterangan /Surat Pengantar dari Sekretariat Negara Republik Indonesia
  3. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas penangguhan Bea Masuk dan faktur untuk kendaraan assembling.
  4. Pemberitahuan Import (PIB)
  5. Surat Pengantar dari Badan Internasional dan atau Paspor Pemilik dengan 1 (satu) eksemplar foto copy.
  6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.



Pendaftaran kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan.
  1. Mengisi Formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK dan BPKB atau Surat Keterangan Polisi tentang asal usul kendaraan bermotor.
  4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum pasti dan dilegalisir.



Pengesahan STNK setiap Tahun
  1. Mengisi Formulir SPPKB yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak  terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK asli
  4. BPKB asli
  5. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.



Perpanjangan STNK setelah 5 Tahun.
  1. Mengisi Formulir SPPKB.
  2.  Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK asli atau Surat Keterangan dari Kepolisian apabila tidak dapat menyerahkan STNK.
  4.  BPKB asli
  5. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
  6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.



Pendaftaran Kendaraan Mutasi
  1. Mengisi Formulir SPPKB
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3.  STNK asli
  4. BPKB asli
  5. Kwitansi pembelian yang sah
  6. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir
  7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor



Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah keluar Daerah
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK asli
  4. BPKB asli
  5. Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik)
  6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi)
  7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor



 Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah dari luar daerah.
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. Surat kKeterangan Pindah sebagai pengganti STNK
  4. BPKB asli
  5. Surat Keterangan Fiskal Antar Daaerah.
  6. Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik)
  7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.



 Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja Samsat yang sama
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK asli
  4. BPKB asli
  5. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.   



Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK Asli
  4. BPKB Asli
  5. Surat Keterangan rubah bentuk dari Perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki izin yang sah
  6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
  7. Bukti hasil pemeriksaan Fisik kendaraan bermotor



Pendaftaran kendaraan bermotor ganti mesin.
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK Asli
  4. BPKB Asli
  5. Surat pernyataan dari pemilik bermeterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkasa /sengketa atau tidak sedang dijamin.
  6. Untuk penggantian mesin yang berasal dari pembelian luar Negeri/ Import harus memiliki imvoerpas yang menyebutkan nomor mesin
  7. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
  8. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.



Pendaftaran kendaraan bermotor ganti warna.
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2.  Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK asli
  4. BPKB asli
  5. Surat Keterangan pengecatan bermetarai cukup dari bengkel
  6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir
  7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor



Pendaftran kendaraan bermotor STNK rusak/hilang.
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK yang rusak/surat keterangan hilang dari Kepolisian
  4. BPKB asli
  5. Bukti pemeriksaan fisik kendaraan bermotor



Pendaftaran ganti Nomor Kendaraan
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK asli
  4. BPKB asli
  5. Surat Permohonan dari Pemilik untuk ganti nomor kendaraan dengan alasan yang dapat diterima
  6. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir
  7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor



Pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan persyaratan khusus
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah .
  3. STNK asli
  4. BPKB asli
  5. Surat Keputusan penjualan dan penghapusan/ pengalihan kendaraan bermotor dinas dari Kas Negara/Daerah
  6. Bukti pembayaran lunas dari Kas Negara/Daerah
  7. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir
  8. Bukti hasil pemeriksaan fisik yang sah



Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar  hibah / warisan.
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK asli
  4. BPKB asli
  5. Surat Keterangan kematian dan persetujuan ahli waris/akte Notaris/Putusan Pengadilan Negeri
  6. Surat hibah yang bermeterai cukup/akte notaries
  7. Khusus bagi kendaraan yang belum melunasi Bea Masuk harus melampirkan formulir C dari Bea dan Cukai, pengecualian dari syarat ini diatur oleh Ditjen Bea Cukai.
  8. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
  9. Bukti hasil pemeriksaan phisik kendaraan bermotor.



Pendaftaran kendaraan bermotor eks CD/CC berdasarkan PP No. 8 tahun 1957 dan Eks Badan Internasional berdasarkan PP No. 9 Tahun 1955.
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3. STNK asli
  4. BPKB asli
  5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
  6. Formulir C dari Bea Cukai
  7. Kwitansi Pembelian yang sah
  8. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor



Pendaftaran Kendaraan Bermotor eks Taksi
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Identitas /Tanda jati diri pemohon/Pemilik yang sah
  3.  STNK asli
  4. BPKB asli
  5. Kwitansi pembelian yang sah
  6. Formulir C dari Bea Cukai kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain
  7. Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
  8. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.



Pendaftaran Surat Tanda Coba Kendaraan
  1. Mengisi formulir SPPKB.
  2. Tanda Jati Diri dari pemohon
  3. Ijin Usaha dari Badan Usaha yang diwakilinya
  4. Melampirkan sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor, atau sertifikat uji tipe landasan dari  tanda lulus uji tipe landasan
  5. Mengajukan permohonan dan jumlah kendaraan yang akan diajukan permohonan STCK.



Pendaftaran STNK Khusus/Rahasia.

Persyaratan untuk mendapatkan STNK dan TNKB khusus/rahasia untuk kendaraan bermotor Dinas TNI, Polri dan Sipil diatur tersendiri dengan berpedoman Petunjuk Pelaksanaan Kapolri.

Letras


El día está furioso, la luz entra a raudales como queriendo incendiar la tierra. El magnetista entorna los postigos de la ventana para atenuar el impacto de la luz, como lo haría un Minotauro en mitad de su laberinto. 

Azul tiene puesto un pañuelo negro en su cabeza, atando su pelo, suspendiendo su mundo. El magnetista la escucha en su discurso circular de siempre hasta que Azul pronuncia un verbo, una batalla, un desierto, y entonces el magnetista pregunta:

- ¿Quién es ese hombre del que me habla? Ella se detiene y se inunda con una idea vaga y sinuosa. Se siente descubierta, aterrada, y por fin puede decirlo. 

- Un hombre que es un destructor de tabúes. Un hombre de altos mares y surcos desolados.

- El hombre que la besa, afirma el magnetista. Sabiendo que en Azul el beso es la fuente de todo desmayo y rebelión. 

Antes de partir, frente a la puerta, como si fuera a afrontar el mundo de otra manera, Azul se quita el pañuelo que retiene su pelo y caen miles de palabras al suelo, silenciosas, hojas de otoño colonizando el invierno. El magnetista abre un postigo y la luz entra a tropeles para darle sentido al mundo. En el suelo queda escrito:

Una rebelión consiste en mirar una rosa, hasta pulverizarse los ojos.


Nota: Las frases son de Pizzarnik. 

Safe Creative #1208042067534

Standar Euro untuk Emisi Gas Buang Kendaraan

Standar emisi untuk mobil penumpang dan kendaraan komersial ringan dirangkum dalam tabel berikut. Sejak tahap Euro 2, Peraturan EU memperkenalkan batas emisi yang berbeda untuk kendaraan diesel dan bensin. Mesin diesel memiliki lebih standar CO ketat tetapi diperbolehkan lebih tinggi emisi NOx. Bensin kendaraan bertenaga dibebaskan dari partikulat (PM) standar sampai tahap 4 Euro, namun kendaraan dengan mesin injeksi langsung akan dikenakan batas 0,005 g / km untuk Euro 5 dan Euro 6. Sejumlah partikel standar (P) atau (PN) adalah bagian dari Euro 5 dan 6, tetapi belum final. Standar tersebut harus didefinisikan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya pada saat berlakunya Euro 6.

Semua tanggal yang tertera di tabel merujuk pada persetujuan jenis baru. The EC Directive juga menentukan  - satu tahun kemudian - yang berlaku untuk pendaftaran pertama (masuk ke layanan) dari yang ada, sebelumnya jenis yang disetujui model kendaraan.
 
European emission standards for passenger cars (Category M*), g/km
Tier
Date
HC+NOx
P***
Diesel


Euro 1†
July 1992
2.72 (3.16)
-
-
-
0.97 (1.13)
0.14 (0.18)
-
Euro 2
January 1996
1.0
-
-
-
0.7
0.08
-
Euro 3
January 2000
0.64
-
-
0.50
0.56
0.05
-
Euro 4
January 2005
0.50
-
-
0.25
0.30
0.025
-
Euro 5
September 2009
0.500
-
-
0.180
0.230
0.005
-
Euro 6 (future)
September 2014
0.500
-
-
0.080
0.170
0.005
-
Petrol (Gasoline)


Euro 1†
July 1992
2.72 (3.16)
-
-
-
0.97 (1.13)
-
-
Euro 2
January 1996
2.2
-
-
-
0.5
-
-
Euro 3
January 2000
2.3
0.20
-
0.15
-
-
-
Euro 4
January 2005
1.0
0.10
-
0.08
-
-
-
Euro 5
September 2009
1.000
0.100
0.068
0.060
-
0.005**
-
Euro 6 (future)
September 2014
1.000
0.100
0.068
0.060
-
0.005**
-
* Before Euro 5, passenger vehicles > 2500 kg were type approved as light commercial vehicles N1-I
** Applies only to vehicles with direct injection engines
*** A number standard is to be defined as soon as possible and at the latest upon entry into force of Euro 6
† Values in brackets are conformity of production (COP) limits

Emisi standar untuk kendaraan komersial ringan

European emission standards for light commercial vehicles ≤1305 kg (Category N1-I), g/km
Tier
Date
HC+NOx
Diesel


Euro 1
October 1994
2.72
-
-
-
0.97
0.14
-
Euro 2
January 1998
1.0
-
-
-
0.7
0.08
-
Euro 3
January 2000
0.64
-
-
0.50
0.56
0.05
-
Euro 4
January 2005
0.50
-
-
0.25
0.30
0.025
-
Euro 5
September 2009
0.500
-
-
0.180
0.230
0.005
-
Euro 6 (future)
September 2014
0.500
-
-
0.080
0.170
0.005
-
Petrol (Gasoline)


Euro 1
October 1994
2.72
-
-
-
0.97
-
-
Euro 2
January 1998
2.2
-
-
-
0.5
-
-
Euro 3
January 2000
2.3
0.20
-
0.15
-
-
-
Euro 4
January 2005
1.0
0.10
-
0.08
-
-
-
Euro 5
September 2009
1.000
0.100
0.068
0.060
-
0.005*
-
Euro 6 (future)
September 2014
1.000
0.100
0.068
0.060
-
0.005*
-
* Applies only to vehicles with direct injection engines

European emission standards for light commercial vehicles 1305 kg – 1760 kg (Category N1-II), g/km
Tier
Date
HC+NOx
Diesel


Euro 1
October 1994
5.17
-
-
-
1.4
0.19
-
Euro 2
January 1998
1.25
-
-
-
1.0
0.12
-
Euro 3
January 2001
0.80
-
-
0.65
0.72
0.07
-
Euro 4
January 2006
0.63
-
-
0.33
0.39
0.04
-
Euro 5
September 2010
0.630
-
-
0.235
0.295
0.005
-
Euro 6 (future)
September 2015
0.630
-
-
0.105
0.195
0.005
-
Petrol (Gasoline)


Euro 1
October 1994
5.17
-
-
-
1.4
-
-
Euro 2
January 1998
4.0
-
-
-
0.6
-
-
Euro 3
January 2001
4.17
0.25
-
0.18
-
-
-
Euro 4
January 2006
1.81
0.13
-
0.10
-
-
-
Euro 5
September 2010
1.810
0.130
0.090
0.075
-
0.005*
-
Euro 6 (future)
September 2015
1.810
0.130
0.090
0.075
-
0.005*
-
* Applies only to vehicles with direct injection engines


European emission standards for light commercial vehicles >1760 kg max 3500 kg. (Category N1-III & N2), g/km
Tier
Date
HC+NOx
Diesel


Euro 1
October 1994
6.9
-
-
-
1.7
0.25
-
Euro 2
January 1998
1.5
-
-
-
1.2
0.17
-
Euro 3
January 2001
0.95
-
-
0.78
0.86
0.10
-
Euro 4
January 2006
0.74
-
-
0.39
0.46
0.06
-
Euro 5
September 2010
0.740
-
-
0.280
0.350
0.005
-
Euro 6 (future)
September 2015
0.740
-
-
0.125
0.215
0.005
-
Petrol (Gasoline)


Euro 1
October 1994
6.9
-
-
-
1.7
-
-
Euro 2
January 1998
5.0
-
-
-
0.7
-
-
Euro 3
January 2001
5.22
0.29
-
0.21
-
-
-
Euro 4
January 2006
2.27
0.16
-
0.11
-
-
-
Euro 5
September 2010
2.270
0.160
0.108
0.082
-
0.005*
-
Euro 6 (future)
September 2015
2.270
0.160
0.108
0.082
-
0.005*
-
* Applies only to vehicles with direct injection engines

Emisi standar untuk truk dan bus
 
Sedangkan untuk mobil penumpang, standar ditentukan oleh jarak kendaraan mengemudi, g / km, untuk truk (truk) mereka didefinisikan oleh output mesin energi, g / kWh, dan karena itu sama sekali tidak sebanding. Tabel berikut berisi ringkasan standar emisi dan tanggal pelaksanaannya. Tanggal pada tabel merujuk pada persetujuan tipe baru; tanggal untuk semua persetujuan jenis dalam banyak kasus satu tahun kemudian (UE persetujuan jenis berlaku lebih dari satu tahun).
 
Nama kategori resmi adalah mesin diesel tugas berat, yang umumnya termasuk truk dan bus.

EU Emission Standards for HD Diesel Engines, g/kWh (smoke in m−1)

Tier
Date
Smoke
Euro I
1992, < 85 kW
ECE R-49
4.5
1.1
8.0
0.612

1992, > 85 kW
4.5
1.1
8.0
0.36

Euro II
October 1996
4.0
1.1
7.0
0.25

October 1998
4.0
1.1
7.0
0.15

Euro III
October 1999 EEVs only
ESC & ELR
1.0
0.25
2.0
0.02
0.15
October 2000
ESC & ELR
2.1
0.66
5.0
0.10
0.13*
0.8
Euro IV
October 2005
1.5
0.46
3.5
0.02
0.5
Euro V
October 2008
1.5
0.46
2.0
0.02
0.5
Euro VI
January 2013
1.5
0.13
0.4
0.01

* for engines of less than 0.75 dm³ swept volume per cylinder and a rated power speed of more than 3,000 per minute. EEV is "Enhanced environmentally friendly vehicle".

[edit] Emission standards for Large Goods Vehicles

Euro norm emissions for category N2, EDC, (2000 and up)
Standard
Date
CO (g/kWh)
NOx (g/kWh)
HC (g/kWh)
PM (g/kWh)
Euro 0
1988–1992
12.3
15.8
2.6
none
Euro I
1992–1995
4.9
9.0
1.23
0.40
Euro II
1995–1999
4.0
7.0
1.1
0.15
Euro III
1999–2005
2.1
5.0
0.66
0.1
Euro IV
2005–2008
1.5
3.5
0.46
0.02
Euro V
2008–2012
1.5
2.0
0.46
0.02

Euro norm emissions for (older) ECE R49 cycle
Standard
Date
CO (g/kWh)
NOx (g/kWh)
HC (g/kWh)
PM (g/kWh)
Euro 0
1988–1992
11.2
14.4
2.4
none
Euro I
1992–1995
4.5
8.0
1.1
0.36
Euro II
1995–1999
4.0
7.0
1.1
0.15